Prabowo Pikir Ulang Bantuan Asing di Makan Gratis Jika Berbentuk Utang
Jakarta, PaFI Indonesia — Presiden Prabowo Subianto akan berpikir ulang menerima bantuan asing untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pikir ulang akan dilakukan bila bantuan diberikan dalam bentuk utang.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bentuk bantuan dari beberapa negara belum ada kepastian. Prabowo, ucapnya, hanya mau menerima bantuan berupa hibah.
“Kalau hibah, pasti kita terima. Kalau loan, sepertinya Pak Presiden akan pikir dua kali lipat,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).
Dadan mengatakan belum ada bantuan dari negara lain yang resmi diberikan. Semua bantuan baru di tahap komitmen, ucapnya.
“Bantuan asing untuk program ini baru sebatas komitmen. Nantinya, Prabowo akan mengkaji ulang bantuan-bantuan tersebut,” ujarnya.
Prabowo menerima janji bantuan untuk program Makan Bergizi Gratis saat berkunjung ke luar negeri. Janji bantuan pertama didapat saat Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping.
Prabowo juga menerima janji bantuan saat bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain itu, ada komitmen bantuan dari Brazil, Prancis, dan Inggris untuk program tersebut.
Prabowo berambisi memberi makan gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.
“Jika bantuan tersebut berupa hibah, kita pasti terima. Tapi kalau berupa utang, sepertinya Pak Presiden akan mempertimbangkan dua kali,” ujar Dadan.
Saat ini, bantuan yang dijanjikan dari beberapa negara masih dalam tahap komitmen dan belum ada yang resmi diberikan.
Bantuan asing untuk program Makan Bergizi Gratis pertama kali dijanjikan setelah Prabowo melakukan kunjungan luar negeri.
Saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, serta Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, Prabowo menerima janji dukungan.
Selain itu, ada juga komitmen bantuan dari negara-negara seperti Brazil, Prancis, dan Inggris.
Program ambisius ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi gratis kepada 82,9 juta anak Indonesia setiap harinya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun setiap tahunnya, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut.